Dewan Adat Bamus Betawi melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Gulkarmat dan diterima langsung oleh Kepala Dinas, Bayu Meghantara
Agenda pertemuan membahas isu kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Betawi sekaligus pelestarian budaya.
Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, M Rifki atau Eki Pitung, menyampaikan apresiasi terhadap program Gubernur Pramono Anung yang berencana menambah 1.000 formasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas Gulkarmat.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya memperkuat kapasitas pemadam kebakaran, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Bahkan, bentuk tanggung jawab orang betawi terhadap tanah kelahiran apabila terjadi peristiwa kebakaran dan kebanjiran atau yang berhubungan dengan bencana.
Dalam kesempatan itu, Dewan Adat Bamus Betawi secara resmi meminta agar sebagian formasi dari 1.000 lowongan PJLP tersebut diprioritaskan bagi putra-putri asli Betawi.
“Kami datang ke sini untuk menjalankan salah satu fungsi keadatan, yaitu sebagai wadah aspirasi dan perjuangan kesejahteraan ekonomi bagi Masyarakat Hukum Adat Betawi. Perda No. 4 Tahun 2015 dan Pergub No. 229 Tahun 2016 adalah landasan kami untuk memastikan pembangunan di Jakarta memberi manfaat langsung bagi penduduk aslinya,” kata Eki Pitung.
Ia menambahkan, praktik afirmasi atau prioritas bagi putra daerah sudah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Papua dan Kalimantan, sebagai bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal. Untuk menjamin identitas kebetawian, Dewan Adat Bamus Betawi bahkan mengusulkan agar calon PJLP mendapatkan sertifikasi atau rekomendasi resmi dari lembaga adat.
“Namun dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan aturan Mlmain dalam persyaratan yang berlaku,” ujar Eki Pitung.
Selain soal rekrutmen, Dewan Adat Bamus Betawi juga menyampaikan aspirasi agar bangunan kantor pemadam kebakaran dan bahkan armada mobil pemadam ke depan menampilkan ornamen khas Betawi. Hal ini merujuk pada Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi, yang mewajibkan bangunan pemerintahan mengadopsi unsur kearifan lokal.
“Gedung-gedung dan mobil Damkar sebaiknya diberikan sentuhan ornamen Betawi agar lebih humanis dan tidak terkesan angker serta monoton. Ini juga menjadi wujud nyata pelestarian budaya,” kata Eki.
Melalui audiensi ini, Dewan Adat Bamus Betawi menegaskan komitmennya untuk memperluas peran, tidak hanya pada pelestarian budaya, tetapi juga pemberdayaan ekonomi MHA Betawi. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Dinas Gulkarmat dan Dewan Adat Bamus Betawi, demi Jakarta yang lebih maju, aman, dan berbudaya.
Sebagai informasi, rekrutmen 1.000 PJLP Gulkarmat yang dibuka Pemprov DKI Jakarta telah menarik animo besar, dengan jumlah pelamar mencapai lebih dari 24.000 orang. (DID)
