Sebanyak 120 orang Anggota DPRD Jawa Barat baru saja dilantik pada 2 September 2024. Ada sejumlah wajah lama serta wajah baru.
Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI) mengatakan, “semoga saja pelantikan Anggota-Anggota DPRD Jawa Barat Periode 2024-2029 mampu menghadirkan inovasi baru, konsisten dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan DPRD Jawa Barat serta mampu menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara luas. Bila dalam perjalanan tugasnya nanti ada Anggota DPRD Jawa Barat yang dinilai tidak mampu mengemban tugasnya sebagai Wakil Rakyat, lebih baik mundur saja atau dipecat oleh Partainya”, kata Joko yang juga Koordinator Nasional KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98 (Kornas KEA ’98).
R. Agung Gunawan Ketua Umum ALIANSI PERSAUDARAAN MASYARAKAT SUNDA (APERMAS) dan vokal dalam Aksi Anti Korupsi, juga mengatakan lembaga legislatif harus mampu menjalankan amanah, fungsi pengawasan, budgeting dan fungsi legislasi.
Khusus untuk fungsi pengawasan, untuk DPRD Jabar perlu mengawal anggaran dalam APBD Provinsi Jabar.
Kami mencatat, besaran alokasi anggaran per tahun telah mencapai sekitar Rp. 30 triliun lebih.
Dalam kondisi tersebut, anggaran itu dapat dinikmati manfaat seluas-luasnya bagi kemakmuran masyarakat Jawa Barat, bukan hanya kepentingan tim sukses atau Partai Politik tertentu.
Anggaran sebesar itu harus dikelola dengan profesional dan prosedural sehingga tak ada lagi praktek korupsi.
“Kami akan terus mengawal harapan rakyat dan kredibilitas dari para anggota DPRD Jawa Barat untuk pengelolaan Anggaran secara transparan dan akuntabel di Jawa Barat”, tegas Agung.
Kredibilitas itu juga akan terbentuk bila Anggota legislatif itu terbebas dari perkara pidana, salah satunya perkara korupsi, tambah Sutisna Sekretaris Jendral (Sekjend) APERMAS.
Sutisna yang juga Ketua BARISAN PELOPOR ANTI KORUPTOR (BAPOR) mengatakan, dari 120 anggota DPRD Jabar yang dilantik ada dua wajah yang diragukan kredibilitasnya.
Dua orang anggota itu, berasal dari Fraksi PAN DPRD Jabar, masing-masing Nisya Ahmad (Adik Kandung Raffi Ahmad) dan Supriatna Gumilar mantan Ketua NPCI Jabar (National Paralympic Committee Indonesia).
“Menurut kami, dilantiknya Nisya Ahmad masih jadi pertanyaan. Pasalnya dengan mekanisme penetapan caleg di KPU, itu didasarkan pada suara terbanyak. Merujuk pada ketentuan itu, untuk Fraksi PAN suara terbanyak dari Dapil Kabupaten Bandung, itu Thoriqoh Nashrulloh bukan Nisya Ahmad. Pertanyaannya kenapa Thoriqoh tiba-tiba mengundurkan diri?” ungkap Sutisna.
Untuk Supriatna Gumilar (SG), Joko Priyoski Ketua Umum KAMAKSI menambahkan, yang bersangkutan dalam beberapa bulan terakhir ini tengah menjalani pemeriksaan di Kejati Jabar, atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI yang di duga mengakibat kan kerugian negara hampir Rp. 17,5 M. Dimana SG pernah menjadi Ketua NPCI Jawa Barat.
Adanya persoalan 2 Anggota DPRD Jawa Barat hingga kini masih menuai sorotan publik. “Kami akan terus monitor dan mengawasi kinerja para Legislator Anggota DPRD Jawa Barat tersebut”, tegasnya. (***)
